Download

1.  Pertemuan1 2.  Pertemuan2 3.  Pertemuan3 4.  Pertemuan4 5.  Pertemuan5 6.  Pertemuan6 7.  Pertemuan9 8.  Pertemuan10 9.  Pertemuan11 10. Pertemuan12 11. Pertemuan13 12. Pertemuan14 13. Resume Sistem Perpajakan indonesia keyword perpajakan brawijaya , Sistim informasi menejemen , Sistim perpajakan indonesia, SPI, download materi SPI smester 2, FIA brawijaya, Download slide persentasi untuk pajak, pajak indonesia, sistem pembayaran pajak, materi untuk kuliah perpajakan Universitas Brawijaya, Pajak FIA Ub, brawijaya download Pajak Center, Pajak Center, tax smester 2, maba 2011 FIA ub, fia brawijaya, penilaian Smester 1 dan 2 pajak brawijaya, penilaian pajak, pajak dan terus pajak,

1. Cheapter 1 2. Cheapter 2 3. Cheapter 3 4. Cheapter 4 5. Cheapter 5 6. laporan berdasarkan query 7. Teknologi Informasi dalam Perdagangan Melalui Jaringan Elektronik 8. Soal UTS dan Jawaban keyword perpajakan brawijaya , Sistim informasi menejemen , SIM Ub, SIM fia brawijaya, brawijaya SIM, download soal UTS dan UAS SIM brawijaya, FIA ub , buku hijau MC. leon , buku untuk SIM, download Buku bu endang siti astusti S1 perpajakan untuk Pajak SIM, ecomerce, dan SIM bisnis, Informasi menejemen dari FIA brawijaya, Pajak Penghasilan dan sistem organisasi, bisnis internasional FIA, FIA perpajakan 2010, 2011, 2012,2013. pengembangan sistem, pengolahan oraganisasi dalam bisnis, pengunaan internet brawijaya, jaringan network brawijaya, DSL, dan ADSL, menejemen sistem

1. Pajak penghasilan pptx(slide persentation) 2. Pajak Penghasilan 3. Soal latihan PPh 4. Undang-undang PPh 5. Pajak penghasilan pptx(slide persentation bag II) 6. Objek pajak PPh(slide persentation) keyword perpajakan brawijaya , Pajak penghasilan 1, materi pph 1 ub, download PPh1 Brawijaya, S1 Perpajakan UB, S2 Pajak di brawijaya, sumber materi pajak brawijaya , pajak penghasilan malang, malang s1 ub, download materi kuliah s1 pajak brawijaya , perpajakan pph 1, materi PPh untuk kuliah, pajak perkuliahan, kasus untuk PPh badan, PPh Orang pribadi, kasus Tanah kena pajak, kasus pembelian pajak, tanah kena pajak dan bangunan, tidak kena cukai, pajak pembelian, contoh soal pajak, pajak tidak kena jual, pemungutan PPh pasal 21, pasal 22 , PPh luar negri , PPh brawijaya S1 perpajakan , Perpajakan S1 brawijaya , Materi perkuliahan S1 pajak Brawijaya , informasi kurang lengkap?? maka dapat dilihat disini untuk download materi       

1. BPHTB 2. PBB Lengkap 3. UU NO 12 TAHUN 1985 4. UNDANG- UNDANG NO 12 TAHUN 1985 & 28 th 2009 5. Penjelasan UU 28 2009 6. UU 012 Tahun 1985 - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 7. Perhitungan PBB keyword perpajakan brawijaya , PBHTB dan PBB brawijaya , kasus bphtb, kasus pbb, kasus perpajakan, universitas brawijaya, perpajakan brawijaya 2011,2010,2009, 2012,2013, FIA bisnis, pajak akuntansi, Undang-undang perpajakan, dosen pajak ub, pajak penyelewengan, denda BPHTB, PBB,kurang bayar, tidak bayar, lupa bayar, malas bayar pajak, banding PBB, hukuman PBB, pasal perpajakan PBB, BPHTB, gayus pbb, tidak terbayar, kasus pajak UB, Brawijaya malang FIA, pajak, bumi dan bangunan kena diskon, diskon pajak, potongan pembelian pajak, tidak masuk pajak, maba pajak 2011, dan tahun 2012, dan 2010, tidak lulus pajak, pajak UI langsung kerja, prospek kerja pajak, denda pajak bumi dan bea cukai, barang gelap Beacukai, perolahan hak atas bumi, dan atau bangunan .

Contoh : 1. Objek perumahan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh PNS, ABRI dan para pensiunan termasuk janda dan dudanya. Luas Bumi 1.000 m2 dengan nilai jual Rp 840.000/m2 Nilai jual tanah tersebut termasuk kelas 17 dengan nilai jual Rp 802.000/m2 Luas Bangunan 400 m2 dengan nilai jual Rp 1.000.000/m2. Nilai jual bangunan tersebut termasuk kelas 2 dengan nilai jual Rp 968.000/m2 Penghitungan PBB-nya : Jumlah NJOP bumi 1.000 x Rp802.000 = Rp 802.000.000 Jumlah NJOP Bangunan 400 x Rp968.000 = Rp 387.200.000 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = Rp1.189.200.000 NJOPTKP = Rp 8.000.000 NJOP untuk penghitungan PBB = Rp1.181.200.000 NJKP 40% x Rp1.181.200.000 = Rp 472.480.000 PBB yang terutang : 0,5% x Rp 472.480.000 = Rp 2.362.400 2. Apabila Objek Pajak pada contoh 1 diatas dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan oleh PNS, ABRI, Pensiunan termasuk janda/dudanya yang berpenghasilan semata-mata dari gaji atau uang pensiun maka penghitungannya adalah : NJKP 20% x Rp1.181.200.000 = Rp 23...

Soal: Tahun 2010 akan dibeli tanah kavling dari sebuah perusahaan yang mendapatkan izin membangun RSH tanah kavling tersebut seluas 60M2 dimana harga jual tanah dibrosur permeter 500.000/m2 biaya bangunan permeter Rp.750.000/m2 NJOPTKP tanah yang berlaku Rp.640.000/m2 NJOPTKP bank yang berlaku Rp.802.000/m2 NJOPTKP yang berlaku Rp.40 jt 1.       Jelaskan syarat-syarat mengenai pemberlakuan NPOJPTKP untuk RSH(sebutkan persatuan yang mendukung) 2.       Berapa A harus membayar BPHTB untuk tanah kavling tsb? Jawaban: 1.       Dalam peroalan besarnya NJOPTKP untuk memperoleh hak RSH dengan mengunakan failitas KPR rumah subsidi dan rumah susun sederhana dengan dukungan fasilitas subsidi permukiman dengan perumahan rakyat no 7/permen/M/2008 dan rumah susun sederhana sebagaimana diatur dengan peraturan mentri negri perumahan rakyat no 7/permen/M/2007 tentang pengedaan perumahan pemukiman melalui KPR satuan ketetapan NPO...

Soal : Bagaimana cara meminimalisir pelanggaran etika pajak oleh karyawan pajak? Jawaban: Perbaikan sistem perpajakan Penyelewengan yang terjadi diindonesia dikarnakan sistem perpajakan yang masih perlu diperbaiki lagi, mengapa dikatakan demikian. Contohnya saja kasus gayus, mengapa gayus melakukan penyelewengan? Itu dikarnakan masih adanya celah pada sistem perpajakan indonesia yang memungkinkan untuk dilakukannya pelanggaran. Peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan belum bisa mengatasi hal tersebut, jadi dibutuhkan perbaikan sistem, untuk memperbaiki sistem maka dibutuhkan partisipasi dari pegawai pajak pemerintah sebagai pembuat sistem, swasta dan masyarakat. Agar pengenaan pajak yang dibebankan sesuai dengan kemampuan wajib pajak, jika sistem pajak sudah baik maka yang digerakkan oleh sistem tersebut juga akan menjadi baik pula. Kesadaran Karyawan pajak harus memimiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pajak bagi pertumbuhan ekonomi negara, dengan begitu karyawan a...